Dengan lebih dari dua juta kasus positif COVID-19 dan lebih dari 135 ribu kematian, belum ada tanda-tanda bahwa pandemi akan berakhir. Di luar regulasi yang dianggap belum cukup menanggulangi kasus, ada masalah lain yang lebih spesifik: stigma. Banyaknya video viral mengenai penolakan pemakaman jenazah pasien COVID-19. Namun stigma ini ternyata juga dirasakan oleh orang-orang yang masih menunggu hasil tesnya keluar.
Maryadi (bukan nama sebenarnya) adalah seorang penderita gagal ginjal yang berdomisili di Kabupaten Bogor. Ia rutin menjalani cuci darah. Sang keponakan, Vanda, menceritakan bahwa rumah sakit menduga Maryadi terjangkit COVID-19. Karena termasuk kelompok rentan, Maryadi diminta mengisolasi diri. Pihak puskesmas di Kabupaten Bogor yang datang untuk melakukan rapid tes. Hasilnya positif.
Maryadi lalu menjalani tes Swab. Ia diberi kabar bahwa hasil tes akan keluar seminggu ke depan. Agar tidak mengundang pertanyaan kenapa ia dan keluarganya tak muncul, Maryadi melaporkan kondisi pada RT dan RW setempat. Ia juga bermaksud meminta izin tidak masuk kerja karena tidak memungkinkan untuk beraktivitas. Sayangnya sikap Maryadi malah disalahartikan.
Percakapan via chat Maryadi kepada Ketua RT dan RW disebarluaskan. Ketika ia didatangi pihak puskesmas untuk melakukan rapid tes, tetangganya merekam dari kejauhan diam-diam. Video dan chatnya justru menjadi viral. Ia menjadi bahan gosip di lingkungannya. Orang-orang menjauhinya. Karena tidak bisa keluar rumah apalagi bekerja, tentu keluarga Maryadi mengharapkan bantuan tetangga. Namun tak ada kepedulian dari warga kompleknya.
Vanda terkejut ketika ia mendapati ada video viral sang paman menjalani rapid tes yang direkam diam-diam. Video ini masuk ke grup orangtua murid tempat putrinya bersekolah. Ia dan keluarganya pun membantu dengan menyuplai makanan setiap hari. “Kami gantung di pagar supaya minim kontak,” ujarnya. Ia kesal karena warga komplek tersebut tidak ada yang peduli dengan kondisi kesehatan sang paman justru bersikap menyudutkan.
Baca Juga: Apa yang Bisa Kita Petik dari Sebuah Pandemi?
Kejadian lebih buruk terjadi di Kota Pekanbaru. Zainal (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Nama lengkap, alamat lengkap, hingga nomor teleponnya tersebar luas di Pekanbaru. Ada yang membuat broadcast mengenai identitas pribadinya sebagai pasien COVID-19. Hal serupa juga terjadi pada pasien COVID-19 di Depok. Foto-fotonya dan keluarga disebarluaskan.
Ada banyak tuntutan publik untuk membuka data pasien sejak pertama kali Covid-19 masuk ke Indonesia. Di satu sisi, publik merasa perlu mengetahui di mana domisili pasien beserta rekam jejaknya untuk mengetahui apakah ia mungkin melakukan kontak atau tidak. Di sisi lain nyatanya banyak hak-hak pasien yang dilanggar.
Bahkan sempat ada screenshoot file excel berisi data lengkap seluruh pasien Covid-19 di salah satu rumah sakit. Salah satu pasien memohon di Twitter agar orang-orang berhenti menyebarluaskan datanya. Ia mengaku bahkan orang yang tidak dikenal menghubungi nomor telponnya. Direct message media sosialnya dipenuhi chat yang rasanya seperti teror.
Kurang Edukasi atau Minim Empati?
Melihat banyaknya oknum yang menyebarluaskan data pasien, kita tak bisa hanya menyalahkan satu profesi saja. Jelas, data pasien di rumah sakit hanya bisa disebarluaskan oleh oknum yang bekerja di rumah sakit. Namun ketika tetangga sendiri malah merekam diam-diam dan menyebarluaskan, ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi oknum itu. Pasien seperti tidak dapat merasa aman karena siapapun di sekitarnya bisa saja menyebarluaskan data pribadinya.
Seakan penyakit Covid-19 ini menjadi sebuah kutukan. Orang yang menderitanya dianggap berbuat salah. Padahal siapa saja bisa tertular atau menularkan. Adanya kasus pasien positif yang tidak bergejala menunjukkan betapa sulitnya untuk menghindarkan diri dari virus. Data lokasi tempat tinggal pasien jelas tidak akan banyak membantu. Physical distancing jauh lebih bermanfaat dibanding menyebarluaskan alamat dan nomor telpon pasien.
Apakah masyarakat kita kurang edukasi? Bisa dibilang iya. Sebenarnya tudingan bahwa masyarakat kurang edukasi tak hanya dapat dilihat dari kasus pandemi ini semata. Kita bisa melihat di kasus-kasus lain misalnya Pilpres atau hoax mengenai telur palsu beberapa tahun lalu. Rendahnya minat membaca orang Indonesia membuat kemampuan literasi mereka ikut rendah. Akhirnya mereka sulit mencerna informasi dan memilah mana yang benar atau salah.
Baca Juga: Tips Keuangan Saat Wabah COVID-19
Beberapa tahun lalu pernah beredar video viral seseorang yang marah-marah sambil menjelaskan pada khalayak mengenai telur palsu yang ia temukan. Padahal telur tersebut justru telur berkualitas bagus sehingga kuning telurnya berwarna oranye dan tidak mudah pecah. Akhirnya diketahui bahwa orang itu tidak pernah membeli telur yang seperti itu. Ia meminta maaf. Sayangnya video tersebut telanjur dilihat banyak orang.
Itu adalah contoh kalau seringkali masyarakat bersikap reaktif terhadap sesuatu yang tidak ia ketahui. Ini hanya masalah telur saja. Ketika akhirnya Covid-19 masuk ke Indonesia, masyarakat juga sangat mudah diprovokasi. Mulai dari langkahnya rempah-rempah, online shop yang menjual alat rapid tes, hingga penolakan jenazah pasien Covid-19. Padahal jenazah tersebut dibungkus berlapis-lapis dan telah melalui proses disinfeksi. Ia tak mungkin lagi menularkan virus kepada makhluk hidup di sekitarnya.
Sebetulnya kalau menuduh media kurang memberikan edukasi pun tidak tepat. Kita bisa lihat bahwa tiap hari media memberitakan informasi mengenai Covid-19. Masyarakat yang memiliki akses internet pun sebenarnya bisa mencari bahan bacaan dari luar negeri. Tapi rasa malas membuat mereka enggan mencari tahu dan justru lebih senang membuat kesimpulan sendiri atau percaya terhadap broadcast WA. Kalaupun media menyampaikan misinformasi, masyarakat seharusnya melakukan recheck.
Selain tak mau mengedukasi diri, harus diakui masyarakat kita memang minim empati. Ada banyak komentar di media sosial yang mencerca orang yang masih bekerja. Padahal, bagi para pekerja informal, mereka tak akan memiliki uang bila tak mencarinya di hari itu juga. Ada 2 milyar atau sekitar 61% pekerja informal di seluruh dunia. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada pekerja kantoran. Merekalah yang menjual air minum di lampu merah hingga menjadi kuli di rumah yang kita bangun. Menyalahkan mereka jelas tidak tepat.
Seharusnya pemerintah yang memastikan mereka tetap bisa makan walaupun tidak mencari uang hari itu. Bila hanya mengharapkan perusahaan untuk menerapkan work from home, hal tersebut akan percuma. Para pekerja formal ini jumlahnya tak seberapa. Ditambah lagi ternyata masih ada perusahaan yang tidak meliburkan karyawan walau di kota yang menjalani PSBB. Perusahaan tersebut juga tidak termasuk industri esensial. Dengan menggaungkan kritikan terhadap orang yang masih bekerja di luar rumah adalah gambaran minusnya empati.
Apalagi terhadap pasien Covid-19. Bila mereka tak bisa keluar rumah, bukankah para tetangga yang seharusnya mengantarkan makanan? Jika si pasien nekat keluar untuk berbelanja bahan makanan pun pasti akan disalahkan. Tak semua orang mampu untuk terus membeli makan dari luar dengan sistem delivery. Untuk pekerja kantoran sekalipun, memasak akan lebih murah daripada membeli makanan jadi. Banyak karyawan yang mengalami potong gaji karena kondisi keuangan perusahaan yang terguncang.
Pandemi ini entah kapan berakhir tapi rasa empati kita tak boleh hilang. Walaupun merasa takut, kita tetap harus peduli pada orang lain. Orang tak hanya bisa mati karena penyakit tapi juga mati karena lapar. Percuma kita menerapkan physical distancing kalau orang-orang di sekitar kita mati karena kemiskinan. Kita juga harus mendukung orang-orang yang sakit dan tidak bisa keluar rumah. Selain itu menjaga data pribadi tetangga adalah hal yang wajib. Kita juga tak mau bukan bila ada di posisinya?
