Connect with us
Senigma
buzzer politik
Unsplash

Culture

Mana yang Lebih Dipercaya, Buzzer atau Media?

Apakah buzzer politik mampu merebut posisi media sebagai sumber informasi kredibel?

Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan dengan kabar bahwa buzzer politik di Indonesia mendapat gaji hingga 50 juta. Sebenarnya, buzzer sendiri telah muncul sejak 2012 tepatnya ketika pasangan Jokowi-Ahok mengikuti pilkada DKI. Di kubu oposisi, PKS menyebut mereka tidak memiliki buzzer melainkan relawan digital yang jumlahnya 2 juta orang. Pemanfaatan media sosial, pembentukan opini publik, hingga penyebaran propaganda bukan hanya fenomena di Indonesia. Kita telah mengenalnya sejak Barack Obama mencalonkan diri sebagai presiden kulit hitam pertama. Hal serupa juga berlaku di Sudan, Arab Spring, dan Brexit. Contoh paling fenomenal tentunya ketika Trump memanfaatkan Cambridge Analytica dalam The Great Hack.

Di sisi lain, penyebaran hoax semakin merajalela. YouGov, sebuah perusahaan riset dan analisis data yang berpusat di London melakukan penelitian terhadap 75.000 orang di 38 negara. Penelitian dilakukan atas permintaan dari Reuters. Hasilnya terdapat peningkatan yang cukup tinggi dari publik terhadap kekhawatiran mengenai informasi yang salah. Peningkatannya mencapai 55% meski pemerintah dan media setempat berusaha untuk menangani hal tersebut. Brazil dan Portugal merupakan negara dengan masyarakatnya yang paling peduli mengenai hoax. Orang menjadi terdorong untuk mencari sumber informasi yang lebih kredibel dan meninggalkan media yang menurut mereka patut dipertanyakan kebenaran datanya.

Ketika validitas media diragukan, masyarakat mulai menurun minatnya dalam mengonsumsi berita. Selama dua tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 32% terhadap konsumsi berita masyarakat. Sebenyak 58%-nya mengaku mereka menghindari berita karena efeknya terhadap suasana hati. Mereka merasakan emosi yang negatif setelah membaca atau menonton suatu berita. Tak hanya itu, rasa takut terhadap hoax membuat orang semakin ragu untuk berbagi informasi. Sebanyak 63% penduduk Brazil dan 40% penduduk Taiwan berhenti berbagi informasi yang berpotensi hoax sejak pelaksanaan pemilu terakhir kalinya.

Uniknya di Jepang masyarakat menjadi lebih peduli dengan kredibel tidaknya suatu informasi sejak sebuah serial televisi berjudul “Fake News” menjadi hits. Serial tersebut membuat masyarakat Jepang menyadari bahwa mereka perlu lebih memerhatikan kebenaran suatu informasi dan bagaimana reputasi dari sumber informasi itu sendiri. Perusahaan media NHK menjadi sumber informasi yang paling tepercaya. Di Singapura, kepercayaan masyarakat terhadap media menurun hingga 47% akibat meluasnya topik pembicaraan mengenai hoax terutama di bidang politik. Kepercayaan paling rendah secara konsisten dimiliki publik Korea Selatan. Sayangnya penelitian ini tidak mengikutsertakan Indonesia sebagai sampel penelitian.

Namun bukan berarti publik sepenuhnya beralih pada media sosial dan terutama menjadikan buzzer sebagai sumber informasi. Penelitian lain yang dilakukan YouGov menunjukkan bahwa publik pun meragukan internet memiliki peran positif mengenai topik politik. Jajak pendapat yang ditujukan kepada publik Inggris menunjukkan hanya 14% yang menganggap internet memiliki dampak baik untuk masyarakat. Meski kepercayaan publik baik terhadap media massa maupun media sosial menurun, para aktor politik mau tak mau tetap memanfaatkannya demi mengirimkan pesan-pesan politik mereka. Ini tak hanya terjadi di negara maju ataupun negara berkembang semata. Baik di negara dunia ketiga pun kondisinya sama.

Contohnya adalah Ghana. Partai politik di Ghana menggunakan media sosial untuk menarik perhatian calon pemilih berusia muda yang jumlahnya 60% dari total seluruh pemilih. Mereka juga berusaha merangkul 5-10% calon pemilih yang belum memantapkan hati untuk mencoblos siapa. Media sosial dianggap dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan pesan-pesan politik lebih efektif, dengan kecepatan tinggi, khalayak yang besar, dan biaya yang lebih murah. Kehadiran media sosial juga memungkinkan perubahan sistem partai yang dulunya kaku menjadi lebih fleksibel. Keputusan tidak lagi diambil dari rantai kepemimpinan paling atas ke bawah tapi bisa juga dari bawah ke atas. Media sosial pun membantu para politikus di Ghana untuk melakukan penggalangan dana berkaitan dengan aktivitas politik mereka.

Iklim politik yang memanas tak hanya membuat orang di Indonesia memutuskan tali silaturahmi atau memblok teman yang berbeda pandangan politik. Kondisi di Amerika pun tak jauh beda. Obrolan mengenai politik kerap kali berujung menjadi kondisi yang serba salah. Orang bahkan secara sengaja menghindari rekan yang pandangannya sangat tidak mereka setujui. Penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center menunjukkan perdebatan mengenai politik di media sosial adalah bagian dari kehidupan digital penggunanya. Beberapa orang justru menikmati perdebatan panas tersebut. Lebih dari sepertiga pengguna medsos menjelaskan perdebatan politik membuat mereka kelelahan.

buzzer politik

Image: Unsplash

Facebook merupakan media sosial nomor satu dengan konten hoax terbanyak. Facebook digunakan sebagai medium propaganda di 56 negara. Pada 2018 tercatat ada 48 negara yang secara formal melakukan manipulasi informasi di media sosial. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya sebanyak 28 negara. Mayoritas dilakukan oleh partai politik dalam menyebarkan hoax maupun informasi sampah di masa pemilu. Mereka tak hanya menyebarkan informasi yang salah tetapi juga berusaha mendorong agar informasi tersebut menjadi trending. Bila informasi tersebut menjadi trending, meski disebarkan oleh bot sekalipun, maka akan tampak seakan-akan itu merupakan gambaran dari opini mayoritas. Dampaknya tentu akan membungkan opini minoritas.

Peningkatan manipulasi informasi di media sosial adalah 150% selama dua tahun terakhir. Bentuk anomali ditemukan di China. Bila biasanya China jarang menggunakan media sosial untuk melakukan manipulasi opini publik, kini mereka melakukannya sejak demonstrasi besar-besaran di Hong Kong. Sebanyak 45 dari 70 negara yang diteliti, ditemukan partai politik maupun politisi perseorangan yang melakukan propaganda melalui media sosial. Beberapa politisi juga menggunakan follower palsu seperti di Amerika, Australia, dan Belanda. Di India, partai politik melakukan manipulasi melalui media massa. Di beberapa negara diketahui propaganda disebarluaskan melalui WhatsApp misalnya Brazil, India, dan Nigeria.

Oxford Internet Institute membagi pengguna buzzer dalam lima kategori yaitu pemerintah, partai politik, penyewa privat, masyarakat sipil, dan warga negara beserta influencer. Buzzer di Indonesia sendiri diketahui dipekerjakan oleh partai politik dan penyewa privat. Ada pula negara para buzzer disewa oleh kelima kategori tersebut seperti Malaysia dan Filipina. Indonesia sendiri termasuk ke dalam negara yang buzzer-nya berupa manusia, bot, maupun berasal dari akun curian. Ada beberapa strategi yang umumnya digunakan oleh buzzer yaitu melakukan manipulasi informasi, melaporkan konten secara massal (agar dihapus), strategi berbasis data, memancing emosi (trolling), menyiarkan informasi pribadi individu atau kelompok (doxing), melecehkan, hingga memperkuat suatu konten. Buzzer juga tentunya mampu memecah fokus publik dengan memunculkan opini baru maupun menjatuhkan pihak oposisi.

Mana yang Lebih Dipercayai, Buzzer atau Media?

Contohnya adalah ketika beberapa kata kunci ini meledak di internet: Reformasi Dikorupsi, Gejayan Memanggil, Diperkosa Negara, hingga Mahasiswa Bergerak. Banyak tudingan dialamatkan kepada mahasiswa mulai dari ditunggangi HTI hingga upaya melakukan kudeta terhadap Jokowi. Namun ternyata terdapat teknologi baru dimana kita dapat mengetahui asal muasal suatu isu (atau propaganda) yaitu Drone Emprit. Drone Emprit merupakan sebuah tools yang dapat digunakan untuk memonitor dan menganalisis pergerakan informasi di media sosial. Dari sana kita dapat mengetahui sumber hoax, siapa penyebar pertamanya, dan siapa kelompoknya. Teknologinya yang sangat menarik dan bagaikan cahaya terang di ujung lorong gelap tak berujung bernama rimba hoax.

Nyatanya meski media dan buzzer diragukan kredibilitasnya kini kita dapat berpikir optimis dengan adanya Drone Emprit. Walau demikian tak dapat dipungkiri kita pun masih membutuhkan media maupun buzzer. Selama menyajikan informasi yang benar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja, media maupun buzzer dapat dijadikan rujukan. Dari lautan informasi yang sulit dibendung dan dicerna karena keterbatasan kemampuan maupun waktu kita membutuhkan buzzer untuk menyajikan mana isu yang paling perlu diperhatikan. Kita juga berharap dan ingin media untuk tetap netral sebagai acuan ketika mencari informasi yang validitasnya tak perlu dipertanyakan. Kepekaan dan kemampuan literasi kita sungguh diuji di masa seperti sekarang ini.

Click to comment

Leave a Comment

Melihat Algoritma Membaca Keinginan Kita Melihat Algoritma Membaca Keinginan Kita

Membaca Keinginan Kita Dengan Algoritma

Culture

hooligans dan sepak bola indonesia hooligans dan sepak bola indonesia

Hooligans Tak Bisa Dilepaskan dari Sejarah Panjang Sepak Bola

Culture

papermoon puppet theatre papermoon puppet theatre

Melawan Dunia yang Bising Dalam Pertunjukan Teater

Culture

sejarah dan manfaat alpukat sejarah dan manfaat alpukat

Avocado: Our Beloved Berries

Culture

Connect